DASAR PEMIKIRAN PROGRAM KERJA    

         Umum

Bangsa dan negara kita saat ini sedang mengalami cobaan berat, indikasinya terlihat dari krisis multi dimensi yang bermula dari krisis moneter. Belum termasuk berbagai masalah yang diakibatkan oleh bencana alam. Berbagai persoalan ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadi fokus pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat.

Sosial, Ekonomi dan Kamtibmas, terefleksi dengan cara masyarakat dalam memandang wawasan kebangsaaan. Bahwa bila benar – benar kita mencintai Bangsa dan Negara ini untuk menjaga Aspek kehidupan masyarakat.

Marilah terlebih dahulu kita memahami bagaimana sejarah terbentuknya NKRI yang merupakan sebuah Negara Besar (nation state) dari masyarakat teradisional di Archipelago Nusantara. Kita perlu juga merasakan suasana bhatin bapak-bapak pendiri Bangsa (Founding Fathers) ketika meletakan dasar-dasar negara kita (ideologi dan konstitusi), mengacu pada karakteristik nusantara. Bahwa sang kholik/sang pencipta, telah menganugerahi (mentakdirkan) kita sebuah negara pada geografis, geopolitik yang strategis dan maha luas dengan muatan sumber daya yang hetrogen (majemuk) serta nuansa kebangsaan yang multikultural. Memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan ratusan juta penduduk yang terbesar di lebih dari 17 ribu pulau, dan sangat unik dimata dunia.

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan itu menjadi suatu hal yang mutlak sebagaiman kita memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sudah final (finished) dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Karena didalam bingkai NKRI inilah kita dapat menemukan segala aspek gatra – gatra permanen (trigatra) dan gatra - gatra elastis (pancagatra) sosial, budaya, politik, hankam, yang sifatnya berfluktuasi dan senantiasa mentaati upaya-upaya penyempurnaan.

Tantangan dan ancaman yang kita hadapi terkait dengan masalah sosial, ekonomi hankam dan kamtibmas dari hari ke hari senantiasa berubah – rubah. Kalau dulu kita menghadapi penjajah kolonial dalam bentuk invasi visik, sekarang telah berubah dalam bentuk semua yang dapat dikatagorikan sebagai penjajah gaya baru yaitu neokolonialisme, dimana pihak asing memanfaatkan berbagai sarana teknologi moderen era cybernetika dan pengaruh kebudayaan global (globalisasi).

Spektrum ancaman kedaulatan negara dan wilayah menjadi lebih komplek. Mulai dari ancaman ekonomi, konvensional (militer), seperti perdagangan bebas, invasi, perang terbuka, sengketa perbatasan dan pemberontakan senjata sampai ancaman non militer, seperti aksi teror, sindikat narkoba, wacana disintegrasi, monopoli ekonomi-moneter, konflik horizontal, dan berbagai macam jenis bencana alam.

Pertanyaan, mengapa negara kita menjadi target neokolonial? Karena kita merupakan satu dari segelintir negara didunia yang memiliki sumber daya alam  (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang besar, dimana dua komponen ini menjadi persyaratan utama menjadi sebuah bangsa dan negara yang kuat bahkan menjadi adi daya.

Sekarang, setelah sekian tahun Indonesia merdeka, dan era reformasi berhembus, segala bentuk demokrasi dan kebebasan terancam disalahgunakan. Reformasi kebablasan, mengakibatkan negeri ini sudah tidak terurus dan tidak beraturan. Korupsi dan kolusi bersimaharaja, premanisme berkecambah, anarkhi bahkan pembunuhan menjadi pemandangan yang biasa dilayar kaca. Hidup nyaris tidak menemukan keadilan, keamanan dan kedamaian. Hukum seperti tidak valid. Dalam kondisi seperti ini dimana keberadaan Hukum, polisi dan tentara adalah tiga pilar utama komponen Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat memandang ini sebagai hal yang serius. Kecintaan rakyat terhadap bangsa dan negara harus direspon dengan jaminan Sosial, Ekonomi, Hukum dan Keamanan dari Pemerintah dan TNI/POLRI sebagai alat negara. Artinya negara yang besar harus memiliki pemerintahan yang bersih dan memiliki tentara yang kuat, polisi yang profesional serta berwibawa.  Institusi ini tidak boleh hanya dijadikan sebagai “alat pemadam kebakaran” yang hanya dibutuhkan sewaktu – waktu jika terjadi kekacauan, sedangkan masyarakat harus ikut serta dalam menjaga sosial, ekonomi dan kamtibmas dalam upaya - upaya bela negara. Itulah hakekat dari sistem pergerakan sosial, ekonomi, dan keamanan.

           Fokus Pergerakan Program Kerja

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat dalam menjalankan misinya mengacu kepada amanat UUD 1945 mengenai sistem sosial, Ekonomi  dan pertahanan negara yang kita anut yaitu Sistem pegerakan keadilan dan pertahanan kamtibmas dimana setiap warga negara berhak dan wajib bela negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat berpandangan, bahwa saat ini animo masyarakat relatif menipis terhadap masalah sosial, ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan/kamtibmas, disebabkan beberapa hal antara lain : sikap tidak peduli (eazy going) ketidakmengertian, terhadap sistim sosial ekonomi dan pertahanan keamanan, rasa takut untuk menegakan kebenaran dan keadilan sampai pada tindakan yang dengan sengaja menginginkan terjadinya situasi yang tidak kondusif bahkan kekacauan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat lebih fokus mendorong dan melibatkan masyarakat turut serta dalam upaya keadilan, Hukum HAM dan Kamtibmas dan pencegahan tindakan kejahatan. Bahwa pencegahan dini dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat adalah kunci utama kesuksesan, ini adalah tugas kemanusiaan dan pekerjaan mulia, dimana kita telah turut serta dalam menggagalkan kecurangan, kejahatan dan menyelamatkan manusia.

Untuk itu komponen – komponen penting masyarakat pertama harus dilibatkan seperti tokoh - tokoh masyarakat, pemuka agama dan alim ulama, tokoh pendidik, aktivis pergerakan, usahawan, dan lain sebagainya.

Namun hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena banyak kendala yang harus dilalui, terutama kendala piskologis untuk menggerakan sistem dan roda keadilan serta kamtibmas. Salah satu dari kendala psikologis itu adalah keberadaan Pemerintah, TNI/Polri yang sudah melekat sebagai “ Brand Name “ dari ekonomi, sosial, hankam dan kamtibmas, terlanjur tidak well-enfformed dimata rakyat.sebab itu khususnya pada pemerintahan orde baru yang sangat tidak menguntungkan, ini dianggap perpanjangan tangan penguasa.

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat juga memberikan perhatian kepada masalah perbatasan wilayah NKRI, khususnya didaerah – daerah terpencil dan pulau – pulau terluar dimana keberadaanya sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai “lalu lintas” dari berbagai kegiatan ilegal, seperti : over fishing, illegal fising, penyelundupan – penyelundupan hasil hutan, kayu glondongan (illegal logging), imigran dan perdagangan gelap - manusia (trafficking person) perdagangan gelap senjata api, dan bahan peledak, pencucian uang   ( money laundry ) bahkan menjadi pembiakan (embrio) terorisme.

Untuk menjawab semua tantangan ini, dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Pejuang Demokrat, yang secara khusus dikonsep sebagai wahana keadilan dan penggerak pertahanan serta kamtibmas, khususnya generasi muda yang akan menegakan pilar pembangunan ekonomi, ketahanan nasional dan mengembalikan harkat, martabat serta wibawa bangsa Indonesia.